Friday, September 26, 2014

Langsung atau Tak Langsung

pemilu legislatif baru saja dilaksanakan beberapa bulan lalu. Rakyat saat itu memilih wakil-wakilnya di DPR, DPD, dan DPRD tidak tahu dan tidak pernah membayangkan jika ada rencana bahwa gubernur, bupati dan walikota akan dipilih oleh wakil rakyat yang mereka pilih, rakyat langsung.
Langsung atau Tak Langsung

Kekecewaan terjadi dan sedang berlangsung bagi sebagian besar masyarakat, entah perorangan atau kelompok, kegembiraan juga terjadi dan merebak bagi sebagian lain masayrakat. Peristiwa tarik ulurnya keputusan RUU Pilkada berubah jadi sebuah pekerjaan rumah yang mau atau harus diterima untuk dilaksanakan pada setiap penetapan Pimpinan Daerah, Walikota, Gubenur, bahkan juga untuk pemilihan Presiden yang berdaulat penuh untuk memerintah pemerintahan yang bernama Indonesia. Langsung atau tak langsung bagi masyarakat apa bedanya? Mungkin ada tapi tipis juga manfaatnya, karena pada saat menentukan pilihan juga  masih dipengaruhi oleh kepentingan yang dibawa oleh sebagian masyarakat yang bermain di mediasi dan peruntungan.
Semarak kerja KPK seakan tak menyurutkan kinerja aparat pemerintah yang ingin pekerjaannya mulus tanpa susah-susah, sehingga praktek suap dan pemberian uang secara tersembunyi dengan cara tersamar maupun langsung transfer masih saja berlangsung.
Pertanyaannya bukan dimana KPK pada saat itu, karena terbukti KPK tetap mampu menangkap tangan para pelaku, melainkan besar juga nyali para penyuap dan tersuap?

RUU Pilkada

Sekian puluh tahun hak rakyat atas pemilihan kepala daerah maupun presiden terbebas, namun kini layaknya penyakit yang sewaktu-waktu bisa kambuh kembali. Akankah hal ini bisa di  lukir (macam main catur) sehingga bisa ditarik kembali atau di evaluasi kembali penentuan pemilihan langsung atau tak langsung.
Tentunya rakyat hanya bisa berunjuk rasa, rasanya pula rakyat tuh kan cukup terima jadi saja, begitukah? Tentu tidak juga, karena banyak kalangan yang menyuarakan atas nama rakyat yang menjawab keputusan yang di ambil oleh DPR atas RUU PILKADA. Pemilu legislatif baru saja dilaksanakan beberapa bulan lalu. Rakyat saat itu memilih wakil-wakilnya di DPR, DPD, dan DPRD tidak tahu dan tidak pernah membayangkan jika ada rencana bahwa gubernur, bupati dan walikota akan dipilih oleh wakil rakyat yang mereka pilih, rakyat langsung.

Menurut Pakar
Demokratisasi yang berlangsung lebih dari 15 tahun kini justru mengalami kemunduran akibat sikap mayoritas anggota DPR yang mengesahkan RUU Pilkada dengan menarik pemilihan kepala daerah dalam otoritas DPRD. Sikap para politisi di Senayan yang mengambil alih hak konstitusional rakyat berisiko semakin elitisnya demokrasi.

“Alih-alih bukan demokrasi substansial yang diwujudkan justru elitisasi prosedur demokrasi,” kata sosiolog politik UGM, Arie Sudjito, Pengamat Politik dari Jurusan Politik dan Pemerintah (JPP) UGM, Mada Sukmajati menambahkan pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung sebenarnya tidak melanggar demokrasi dan bersifat konstitusional. Namun yang menjadi persoalanannya terletak dari sisi proses pengambilan kebijakan, karena tidak ada perdebatan substansial di parlemen dan di masyarakat mengenai dikembalikannya pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Yang lebih mengkhawatirkan, imbuhnya, makin tertutupnya akses masyarakat mendapatkan hak dipilih menjadi pemimpin daerah melalui mekanisme calon independen, soalnya kekuasaan kemungkinan makin eksklusif sebagai kawasan otoritas parpol.

Rupiah Anjlok
Apa hubungannya sehingga nilai tukar rupiah turun, bahkan nilai investasi menerun meski hanya kurang dari 0,5 persen, namun itu sudah cukup mengoreksi perekonomian yang sedang menggeliat membaik. Apalagi mendekati era berlangsungnya MEA 2015 nanti. Sungguh ironis memang, dampak sebuah keputusan yang diambil oleh Dewan pilihan Rakyat ternyata tidak memihak pada suara dan keinginan rakyat, sehinggendera memiliki kecenderungan yang meregulasi ekonomi dan pertumbuhan perbangkan serta jatuhnya ISHG. Apakah berlangsung lama? Kita tengok saja, karena kita masyarakat bisanya cukup terima jadi tak memiliki hak untuk menentukan atau memilih apalagi suara diperhatikan. Ironisnya ketika menjelang pemilihan Dewan masyarakat diharapkan tidak salah pilih atau salah coblos, sehingga calon yang di jagokan tetap melaju dan melenggang menuju kursi yang di inginkan.  Berlangsungnya pengambilan keputusan langsung atau tak langsung memberikan pelajaran berharga bagi warga negara Indonesia, memberikan pendidikan untuk semakin dewasa dan arif mensikapi keinginan para penyelenggara pemerintahan. 

Meski RUU Pilkada telah disahkan, ada empat daerah di Tanah Air yang 'kebal' dengan aturan ini. Alasannya, daerah-daerah tersebut memiliki undang-undang yang lebih khusus. Daerah yang dimaksud.

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Kepemimpinan DKI Jakarta berubah sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta. Dalam peraturan itu, Pasal 10 disebut DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang gubernur dibantu oleh satu orang wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Fauzi Bowo mengawali kepemimpinan Jakarta sejak diterapkannya undang-undang itu. Sedangkan untuk jabatan wali kota, DKI Jakarta berbeda dengan daerah lain. Pasal 19 menyebut wali kota/bupati diangkat oleh gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil.

Daerah Istimewa Aceh
Daerah lain yang juga berbeda dalam proses penetapan pemimpinnya adalah Aceh. Dibanding Jakarta, Aceh sudah terlebih dahulu mempunyai peraturan yang berbeda. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, disebut gubernur dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penetapan bupati dan wali kota Aceh berbeda dengan Jakarta. Menurut Pasal 1 Ayat 9 bupati/wali kota dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Papua
Proses pemilihan pemimpin Papua berlangsung panjang. Awalnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 7 disebutkan bahwa gubernur diusulkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Kemudian mekanisme itu diubah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2008 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Perppu itu menyebut gubernur dipilih melalui pemilihan langsung.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi pada Maret 2011 menolak uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Mahkamah tidak menganggap pemilihan gubernur Provinsi Papua merupakan kekhususan Provinsi Papua yang berbeda. Sehingga pemilihan gubernur Papua tetap dilakukan secara langsung.

Daerah Istimewa Yogyakarta
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur tentang posisi gubernur dan wakil gubernur DIY. Dalam Pasal 18 ayat c menyebutkan, posisi Gubernur dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono dan Wakil Gubernur dijabat Adipati Paku Alam.
 
Semua sudah ditetapkan, namun “Jika ditata kembali, saya yakin pilkada langsung oleh rakyat bisa efisien dan efektif. Efisien maksudnya diselenggarakan secara hemat. Sementara efektif artinya, pilkada langsung mampu melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas dan dekat dengan rakyat. Saya pribadi masih yakin dengan sistem pilkada langsung. Asal sistem dan mekanismenya diperbaiki,” ucap Fahira.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...