Showing posts with label economy and globalization. Show all posts
Showing posts with label economy and globalization. Show all posts

Friday, September 26, 2014

Langsung atau Tak Langsung

pemilu legislatif baru saja dilaksanakan beberapa bulan lalu. Rakyat saat itu memilih wakil-wakilnya di DPR, DPD, dan DPRD tidak tahu dan tidak pernah membayangkan jika ada rencana bahwa gubernur, bupati dan walikota akan dipilih oleh wakil rakyat yang mereka pilih, rakyat langsung.
Langsung atau Tak Langsung

Kekecewaan terjadi dan sedang berlangsung bagi sebagian besar masyarakat, entah perorangan atau kelompok, kegembiraan juga terjadi dan merebak bagi sebagian lain masayrakat. Peristiwa tarik ulurnya keputusan RUU Pilkada berubah jadi sebuah pekerjaan rumah yang mau atau harus diterima untuk dilaksanakan pada setiap penetapan Pimpinan Daerah, Walikota, Gubenur, bahkan juga untuk pemilihan Presiden yang berdaulat penuh untuk memerintah pemerintahan yang bernama Indonesia. Langsung atau tak langsung bagi masyarakat apa bedanya? Mungkin ada tapi tipis juga manfaatnya, karena pada saat menentukan pilihan juga  masih dipengaruhi oleh kepentingan yang dibawa oleh sebagian masyarakat yang bermain di mediasi dan peruntungan.
Semarak kerja KPK seakan tak menyurutkan kinerja aparat pemerintah yang ingin pekerjaannya mulus tanpa susah-susah, sehingga praktek suap dan pemberian uang secara tersembunyi dengan cara tersamar maupun langsung transfer masih saja berlangsung.
Pertanyaannya bukan dimana KPK pada saat itu, karena terbukti KPK tetap mampu menangkap tangan para pelaku, melainkan besar juga nyali para penyuap dan tersuap?

RUU Pilkada

Sekian puluh tahun hak rakyat atas pemilihan kepala daerah maupun presiden terbebas, namun kini layaknya penyakit yang sewaktu-waktu bisa kambuh kembali. Akankah hal ini bisa di  lukir (macam main catur) sehingga bisa ditarik kembali atau di evaluasi kembali penentuan pemilihan langsung atau tak langsung.
Tentunya rakyat hanya bisa berunjuk rasa, rasanya pula rakyat tuh kan cukup terima jadi saja, begitukah? Tentu tidak juga, karena banyak kalangan yang menyuarakan atas nama rakyat yang menjawab keputusan yang di ambil oleh DPR atas RUU PILKADA. Pemilu legislatif baru saja dilaksanakan beberapa bulan lalu. Rakyat saat itu memilih wakil-wakilnya di DPR, DPD, dan DPRD tidak tahu dan tidak pernah membayangkan jika ada rencana bahwa gubernur, bupati dan walikota akan dipilih oleh wakil rakyat yang mereka pilih, rakyat langsung.

Menurut Pakar
Demokratisasi yang berlangsung lebih dari 15 tahun kini justru mengalami kemunduran akibat sikap mayoritas anggota DPR yang mengesahkan RUU Pilkada dengan menarik pemilihan kepala daerah dalam otoritas DPRD. Sikap para politisi di Senayan yang mengambil alih hak konstitusional rakyat berisiko semakin elitisnya demokrasi.

“Alih-alih bukan demokrasi substansial yang diwujudkan justru elitisasi prosedur demokrasi,” kata sosiolog politik UGM, Arie Sudjito, Pengamat Politik dari Jurusan Politik dan Pemerintah (JPP) UGM, Mada Sukmajati menambahkan pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung sebenarnya tidak melanggar demokrasi dan bersifat konstitusional. Namun yang menjadi persoalanannya terletak dari sisi proses pengambilan kebijakan, karena tidak ada perdebatan substansial di parlemen dan di masyarakat mengenai dikembalikannya pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Yang lebih mengkhawatirkan, imbuhnya, makin tertutupnya akses masyarakat mendapatkan hak dipilih menjadi pemimpin daerah melalui mekanisme calon independen, soalnya kekuasaan kemungkinan makin eksklusif sebagai kawasan otoritas parpol.

Rupiah Anjlok
Apa hubungannya sehingga nilai tukar rupiah turun, bahkan nilai investasi menerun meski hanya kurang dari 0,5 persen, namun itu sudah cukup mengoreksi perekonomian yang sedang menggeliat membaik. Apalagi mendekati era berlangsungnya MEA 2015 nanti. Sungguh ironis memang, dampak sebuah keputusan yang diambil oleh Dewan pilihan Rakyat ternyata tidak memihak pada suara dan keinginan rakyat, sehinggendera memiliki kecenderungan yang meregulasi ekonomi dan pertumbuhan perbangkan serta jatuhnya ISHG. Apakah berlangsung lama? Kita tengok saja, karena kita masyarakat bisanya cukup terima jadi tak memiliki hak untuk menentukan atau memilih apalagi suara diperhatikan. Ironisnya ketika menjelang pemilihan Dewan masyarakat diharapkan tidak salah pilih atau salah coblos, sehingga calon yang di jagokan tetap melaju dan melenggang menuju kursi yang di inginkan.  Berlangsungnya pengambilan keputusan langsung atau tak langsung memberikan pelajaran berharga bagi warga negara Indonesia, memberikan pendidikan untuk semakin dewasa dan arif mensikapi keinginan para penyelenggara pemerintahan. 

Meski RUU Pilkada telah disahkan, ada empat daerah di Tanah Air yang 'kebal' dengan aturan ini. Alasannya, daerah-daerah tersebut memiliki undang-undang yang lebih khusus. Daerah yang dimaksud.

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Kepemimpinan DKI Jakarta berubah sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta. Dalam peraturan itu, Pasal 10 disebut DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang gubernur dibantu oleh satu orang wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Fauzi Bowo mengawali kepemimpinan Jakarta sejak diterapkannya undang-undang itu. Sedangkan untuk jabatan wali kota, DKI Jakarta berbeda dengan daerah lain. Pasal 19 menyebut wali kota/bupati diangkat oleh gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil.

Daerah Istimewa Aceh
Daerah lain yang juga berbeda dalam proses penetapan pemimpinnya adalah Aceh. Dibanding Jakarta, Aceh sudah terlebih dahulu mempunyai peraturan yang berbeda. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, disebut gubernur dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penetapan bupati dan wali kota Aceh berbeda dengan Jakarta. Menurut Pasal 1 Ayat 9 bupati/wali kota dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Papua
Proses pemilihan pemimpin Papua berlangsung panjang. Awalnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 7 disebutkan bahwa gubernur diusulkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Kemudian mekanisme itu diubah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2008 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Perppu itu menyebut gubernur dipilih melalui pemilihan langsung.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi pada Maret 2011 menolak uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Mahkamah tidak menganggap pemilihan gubernur Provinsi Papua merupakan kekhususan Provinsi Papua yang berbeda. Sehingga pemilihan gubernur Papua tetap dilakukan secara langsung.

Daerah Istimewa Yogyakarta
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur tentang posisi gubernur dan wakil gubernur DIY. Dalam Pasal 18 ayat c menyebutkan, posisi Gubernur dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono dan Wakil Gubernur dijabat Adipati Paku Alam.
 
Semua sudah ditetapkan, namun “Jika ditata kembali, saya yakin pilkada langsung oleh rakyat bisa efisien dan efektif. Efisien maksudnya diselenggarakan secara hemat. Sementara efektif artinya, pilkada langsung mampu melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas dan dekat dengan rakyat. Saya pribadi masih yakin dengan sistem pilkada langsung. Asal sistem dan mekanismenya diperbaiki,” ucap Fahira.

Tuesday, September 23, 2014

Seramnya Rokok

Cerita tentang seramnya rokok bagi mereka adalah bohong belaka, kalimat yang memberikan larangan bagi pemakainya juga hanya tulisan belaka, juga gambar peringatan itu merupakan simbol belaka, sebab pemerintah masih menagih uang cukai dari tembakau dan pajak produksinya
Seramnya rokok


Rokok dan Asap

Cerita tentang keangkeran atau keganasan rokok sudah menjadi berita lama semenjak di ketahui efek dan akibat menghisap rokok yang mengandung nikotin dan memperburuk fisik penggunanya. Namun bagi sebagian masyarakat ini merupaka klasikal cerita yang dihembuskan supaya para perokok meninggalkan kebiasaan buruk yang berdampak pada kesehatan.  Kecanduan asap tembakau yang dilinting baik tradisional maupun modern adalah sama, kecenderungannya adalah seberapa banyak dalam sehari mampu menghisap rokok dan menghasilkan polutan yang berdampak negative pada dua sisi, yaitu penggunanya sendiri dan yang berada dekat di sekitarnya, itu dampak yang terlihat langsung dari seramnya rokok.

Manisnya Tembakau  
Masa sebelum banyaknya larangan dan menolaknya masyarakat terhadap produksi rokok, para petani dan pengusaha merasakan begitu manisnya bisnis daun yang menghasilkan asap pembunuh ini. Bagaimana tidak manis, lihat saja pertumbuhan ekonomi pelaku bisnis tembakau, jangan hanya melihat satu sisi unsur petani atau pengolah tembakaunya, tetapi pemerintah juga merasakan bukan hanya manis tetapi sangat manis daun tembakau. Meski kencenderungan banyak keluhan petani karena anjloknya harga tembakau basah atau rajangan di tingkat tengkulak, namun produksi tetep berlangsung dengan ritme yang teratur.
Begitu sebaliknya, kenaikan cukai rokok yang harus dibayarkan produsen rokok kepemerintah tetapi produksi terus berjalan dan bahkan terus meningkat, bahkan produsen yang berani produksi tanpa menempelkan cukai pun menjamur. Ini bukti bahwa manisnya bisnis daun hijau lebar sangat menjanjikan juga sangat menggiurkan, meski sangsi ditutupnya pabrik karena tak bercukai selalu mengintai tak menyurutkan langkah untuk mendapatkan rasa manis dan nikmat dari daun tembakau.

Kertas dan Cengkeh
 Tidak  heran kalau industri rokok produksinya mempengaruhi tinggi rendahnya harga cengkeh, andai saja produk olahan ini tidak berbahaya tentu akan semakin banyak pelanggar dan pelaku yang berani melawan arus demi mendapatkan keuntungan dari daun yang di linting langsung (cerutu) atau yang sudah dirajang halus dan  di linting dengan kertas.  Produsen kertas pembungkus rokok pun tumbuh dengan subur dan sangat mudah di dapat dipasaran,  apalagi alat melinting rokok juga dijual bebas sehingga memudahkan pembuatana rokok dengan merk "tingwe" dan dapat dilakukan dimana saja juga dibuat sesuai selera, bahkan kecenderungan para pemakai untuk meracik rokok sesuai selera masing-masing, banyak saosnya atau cengkehnya atau banyak ganjanya, semua adalah setali tiga uang.
Tidak heran kalau terkadang di temukan rokok tingwe yang beraroma serta berasa sedikit sisipan daun haram ( ganja ). Dan itu sudah menjadi trend diluar  produiksi resmi pabrik atau home industri rumahan. Bagi sebagian kalangan membeli tembakau rajangan di pasar dan di linting sendiri bisa mengirit pengeluaran, tetapi bagi sebagian lainnya menganggap   itu buang-buang waktu saja.

Cukai Rokok
Untuk ikut serta menikmati manisnya bisnis tembakau, pemerintah menerapkan sistem pajak yang sangat tinggi meski ada kalimat larangan atau peringatan dalam setiap kemasan rokok.  Oleh karena itu produsen wajib menempelkan cukai rokok yang hanya bisa didapat dari pemerintah dan bersifat wajib. Tingginya nilai harga cukai rokok pada awalnya tidak meresahkan produsen rokok (itu dulu), namun sekarang berbeda karena pemerintah melalui departemennya mewajibkan setiap bungkus rokok harus ada cukainya dan peringatan pengurangan serta pelarangan merokok disembarang tempat. Disamping banyak juga dengan kesadaran sendiri untuk berhenti menghisap daun tembakau yang sudah diracik sedemikian rupa.
Hal ini menimbulkan dampak berkurangnya pemasukan hasil produksi  produsen rokok dan kertas rokok, belum lagi mahalnya harga cengkeh dipasaran meski ditingkat petani.

Seramnya rokok tak berujung habisnya penikmat rokok, dan hilangnya produsen yang memproduksi rokok tanpa cukai, malahan produksi semakin meningkat seiring dengan adanya mesin produksi otomat.  Bahkan era ke emasan produsen rokok djie sam soe (234) membuat produsen ini geliat bisnisnya semakin meningkat, bahkan termasuk penyumbang pajak yang besar bagi pemerintah pusat dan daerah, belum lagi termasuk penyumbang dan  pengentas pengangguran yang paling besar. Sampai-sampai mereka pun harus ekspan produksi rokok batangan lain, sampai akhirnya produsen
rokok dan pemilik pabrik rokok putih dari Amerika tertarik un tuk mengaakuisisi semua saham Sampoerna. Sungguh luar biasa memang geliat dari bisnis daun tembakau olahan ini. Namun dampak dan efek jelek dari daun hijau lebar ini mulai di sadari oleh pemakainya, baik kalangan tua, dewasa, wanita atau yang hanya ikut-ikutan mengikuti gaya.
Ini pula yang mempengaruhi menurunnya produksi rokok dan banyaknya PHK juga di tutupnya koperasi industri rokok linting tangan. Perusahaan harus mengeluarkan biaya besar untuk pesangon bagi karyawannya, tetapi pemerintah tetap menekan bahwa setiap produsen rokok wajib hukumnya menggunakan cukai yang resmi. Ironis memang, di tengah maraknya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, namun banyak pemecatan dan dirumahkannya karyawan akibat perusahaan tidak mampu membayar gaji mereka.
Sangat ironis lagi, ternyata itu bukan solusi yang menyenangkan bahkan boleh dibilang semakin menambah pengangguran, siapa yang patut disalahkan? Penikmat rokok, produsen, petani tembakau atau perlu ada kambing Hitam?    
 Meski sedikit ada banyak cerita yang mampu menjadi penginspirasi bagi siapa saja, bahwa para penikmat rokok yang nota bennya pekerjaannya itu penulis, karyawan suka lembur, atau pemikir meski entar yang dipikirkan, mereka menggunakan rokok sebagai kawan yang setia yang mampu meberikan inspirasi manakala tidak mood atau sedang banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Cerita tentang seramnya rokok bagi mereka adalah bohong belaka, kalimat yang memberikan larangan bagi pemakainya juga hanya tulisan belaka, juga gambar peringatan itu merupakan simbol belaka, sebab pemerintah masih menagih uang cukai dari tembakau dan pajak produksinya. Bahkan pemerintah juga tidak mampu menjawab pertanyaan produsen atau pemilik pabrik rokok, apalagi menjawab pertanyaan petani, lantas kami harus menanam apa? Dikemanakan para karyawan yang dirumahkan? Serta setumpuk cerita duka yang membutuhkan jawaban dan solusi segera.

Friday, April 12, 2013

Global Economy

 
Economic program comes from the phrase "oikos" and "nomos". Financial feeling are the actions performed to fulfill the requirements of life. The business actions is separated into three, namely: growth, submission, and intake. economic actions can be run consistently because of the program, the international economy, generally arranged into three as well, namely: the naturalist program, socialist, and combined. economy is now likely to accept the naturalist philosophy, even more marked is the expert program of investment entrepreneurs are the inadequate is aspect of the accomplishment of the program and often times the sufferer. 
Eksploitaai large can only do the entrepreneurs of investment, the regulators often took aspect in it are also a few people who took a opportunity because it's my made the decision and plan creators. just look at the changes in the present day, talking about the route in which the globe economy take?
 Philippines is where their part and understand what kind of economy? please on their own principles ​​and noticed. What about Chinese suppliers, the U.S. and globe economic plan regulator?

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...